Lasinrangnews.com-Gelaran aksi penolakan deklarasi ganti presiden beberapa hari yang lalu oleh PMII Sulsel berlanjut hingga pelaksanaan FGD.
PMII Sulsel yang menggelar FGD membahas apakah gerakan ini konstitusional ataukah makar, dengan menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Prof Arifin Hamid (sekretaris PW NU Sulsel), Ustadz Erwin Baharuddin (wakil dewan masjid Sulsel), Dr. Alwi Rahman (budayawan Unhas). Dan Prof. Dr. H. Syamsul Bahri SH. MS. ( Pakar Hukum Pidana unhas )
Sebagai insan intelektual dan selaku generasi muda sudah sepantasnya kita mengkaji atau duduk bersama -sama dengan seluruh element yang ada.
Kegiatan yang dilaksanakan di hotel Harper pukul 13.00 wita - yang di hadiri OKP, Ormas dan tokoh masyarakat se sulsel selesai dan melahirkan beberapa buah pemikiran, yang dimana bahwa deklarasi ganti presiden adalah gerakan yang inkonstitusional karena ini merupakan gerakan kampanye terselubung sebelum adanya instruksi dari KPU yang terkesan memaksakan namun belum waktunya.
Tetapi perlu kita ketahui bahwa didalam gerakan ini banyak aktor - aktor politik yang terlibat bahkan mengkampanyekan kriteria calon yang sesuai dengan arah perjuangan mereka.
Ini bukan soal dukung mendukung tetapi soal bagaimana mana mereka mengemas gerakan deklarasi ganti presiden ini yang di anggap Inkonstitusional sebab terkesan memaksakan dan didalamnya banyak mengandung ujaran kebencian yang kami anggap juga dapat memecah belah kerukunan ummat. Olehnya kami merekomendasikan bahwa geraka hastag 2019 ganti Presiden sebagai pelanggaran Hukum yang terkesan memaksakan atau gerakan Inkonstitusional, maka kami akan membawa rekomendasi hasil FGD ini ke semua elemen dan istansi pemerintah, Polri sebagai pengambil kebijakan untuk tidak merestui kegiatan ini di laksanakan di makassar, Tegas Hamdan sekertaris PKC PMII Sulsel.
0 komentar:
Posting Komentar